Berita Islami

JAKARTA -- Pihak Istana menanggapi kemunculan hashtag #ShameonYouJokowi yang ramai bermunculan di media sosial pasca pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Sekertaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, hal itu merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihargai. "Itulah luar biasanya demokrasi. Senang sekali, prosesnya dinamis, bisa kami pahami," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/11). 

Andi menambahkan, keputusan menaikkan harga BBM ini diambil dengan perhitungan yang matang. Presiden, kata dia, tak ingin menunda-nunda pengumuman kenaikan harga BBM karena efeknya akan sangat besar pada anggaran belanja. Apabila subsidi BBM bisa dihemat, kata Andi, maka akan ada Rp 100 triliun uang negara yang bisa diselamatkan.

Anggaran tersebut akan langsung dipakai untuk membantu petani menyambut musim tanam pada Oktober sampai Maret 2016. "Seperti kata presiden, tidak mungkin kami puaskan semua orang, ini keputusan sulit," ucap mantan deputi tim transisi tersebut. Seperti diketahui, pasca pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, para pengguna media sosial ramai-ramai menggunakan hashtag #ShameonYouJokowi. 

Hal itu sebagai bentuk ekspresi kekecewaan mereka pada kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Hashtag #ShameonYouJokowi juga sempat menjadi trending tropic di Twitter.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkunjung ke Washington untuk membahas lebih jauh peluang-peluang kerja sama kedua negara. Undangan itu disampaikan oleh Obama dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi di sela-sela pertemuan puncak Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Beijing, Tiongkok, Senin sore (10/11). 

"Saya senang sekali bertemu dengan bapak presiden dan saya harap kita bisa memperkuat hubungan kerja sama dan pribadi," katanya. Obama juga menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober. Sementara itu Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Menlu Amerika Serikat John Kerry dalam acara pelantikannya. 

Obama bukan satu-satunya kepala pemerintahan yang mengundang Presiden Jokowi untuk berkunjung ke negaranya. Presiden Vietnam Truong Tan Sang dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi juga menyampaikan undangannya. Ia berharap Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo dapat melawat ke Vietnam dalam waktu dekat. 

Di hari ketiga kunjungan kerjanya ke Beijing, Presiden melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, PM Tiongkok Li Keqiang, PM Jepang Shinzo Abe, Presiden AS Barack Obama, Presiden Vietnam Truong Tan Sang dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir kualitas produk Tiongkok yang beredar di Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi saat melakukan pertemuan dengan sejumlah investor di Beijing, Minggu (10/11/2014). "Masalah kualitas. Kita ini sudah bekerja sama antara Tiongkok dan Indonesia, ini sudah lama. Tetapi masalah kualitas saya harus ngomong apa adanya, harus diperbaiki. Kesalahannya ada di dua dunia usaha, yang di sini maupun yang di Indonesia," ucap Jokowi seperti dikutip dari transkip pidatonya. 

Ia memberikan contoh soal pembangkit listrik di Indonesia yang dibangun oleh investor Tiongkok. "Kualitas yang sekarang ada, yang sudah dibangun, itu kualitasnya kurang baik. Ini yang harus diperbaiki. Ke depan kita masih banyak perlu power plant," ucapnya. 

Selain itu, Jokowi juga memberi contoh terkait pengadaan bus Trans Jakarta saat dirinya menjadi Gubernur DKI. "Waktu jadi gubernur juga sama. Bus itu juga sama. Saya kira Bapak-Ibu semuanya tahu. ini sudah tidak boleh kejadian lagi," sebutnya. 

Di masa mendatang, ia berharap, hal-hal seperti itu tidak akan ada lagi. Semua pihak baik dari Indonesia, maupun Tiongkok bisa mengedepankan kualitas produknya. "Produk seperti itu memang harus dilihat kualitasnya. Sehingga jangan sampai, kita juga ingin menjaga agar persepsi, agar imej, barang yang berasal dari Tiongkok itu memang betul-betul barang yang baik. Karena saya tahu memang produknya di sini banyak yang baik," ujar Presiden Jokowi.

Pengamat Kebijakan Energi yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria membongkar polemik besarnya anggaran subsidi BBM. Dia mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK jika menaikkan harga BBM subsidi, otomatis akan dicap tidak pro rakyat. Masalahnya bukan di situ saja, menaikkan harga jual BBM subsidi di saat harga minyak dunia turun dan kini di posisi USD 80 per barel akan dipermasalahkan oleh DPR. Sebab, harga minyak dunia jauh di bawah patokan harga minyak Indonesia atau ICP yang ditetapkan dalam APBN. "Pihak yang kontra dengan kebijakan untuk menyesuaikan harga jual BBM bersubsidi akan menggunakan patokan ICP yang disyaratkan dalam UU APBN. Ini sebagai senjata pamungkas menentang kebijakan Pemerintahan siapapun juga," ucap Sofyano di Jakarta, Minggu (9/11).

Melihat realita turunnya harga minyak dunia, pemerintah disarankan mempertimbangkan membuat peraturan yang mampu mengurangi besaran subsidi BBM dengan membuat Peraturan Menteri ESDM yang melarang penjualan BBM subsidi terhadap kendaraan milik pribadi, milik pemerintah dan BUMN serta BUMD juga milik TNI, Polri. "Lahirnya Permen ESDM tersebut diharapkan menetapkan bahwa BBM subsidi hanya boleh dipergunakan untuk kendaraan angkutan umum pelat kuning dan sepeda motor saja," tegasnya. Permen ESDM semacam Ini sudah pernah dibuat di masa Pemerintahan SBY dengan melahirkan Peraturan Menteri ESDM no 1 tahun 2013 yang tidak membolehkan penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan perkebunan dan angkutan pertambangan. Payung hukum ini dinilai mampu mengurangi besaran subsidi BBM. "Membuat PerMen ESDM nyaris zero resistensi ketimbang menaikkan harga, yang sudah pasti akan diboikot oleh pihak koalisi Merah Putih maupun kader Partai Pendukung Pemerintah termasuk juga dari para tokoh masyarakat dan mahasiswa," tambahnya. 

Pekerjaan rumah lainnya adalah menghindari penyelewengan BBM subsidi jenis solar yang diperuntukkan bagi kendaraan angkutan umum. BBM subsidi jenis ini terbanyak diselewengkan. Pemerintah harus tetap melakukan pengawasan dan pengendalian jumlah pembelian dengan menggunakan RFID. "Pemerintah juga harus memperketat pengawasan penjualan bbm jenis solar dengan melibatkan aparat kepolisian untuk ketat melakukan pengawasan pada seluruh SPBU yang menjual solar." Menekan penyelewengan BBM subsidi jenis solar akan menghasilkan penghematan anggaran yang signifikan. Diperkirakan lebih kurang sekitar 40 persen BBM jenis solar, berpotensi diselundupkan ke penggunaan industri di daratan dan transportasi laut. Kalau Pemerintah berhasil membasmi tuntas mafia BBM subsidi, ini bisa mengatasi problem anggaran yang selama ini terbebani alokasi subsidi.

Di sela kesibukan Joko Widodo berkampanye, capres yang diusung PDIP, Partai Nasdem, PKB, Hanura dan PKP ini menyempatkan diri datang ke call centre Dana Gotong Royong Jokowi JK di Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Capres yang elektabilitasnya masih menggungguli Prabowo tersebut kemudian ikut berinteraksi dengan penyumbang dana. Jokowi berterimakasih kepada donatur dan sempat berdialog dengan beberapa penyumbang yang memberikan sumbangan dengan angka-angka yang unik, seperti jumlah angka yang sesuai dengan tanggal lahir Jokowi.

Tim hukum pasangan Jokowi - JK telah melaporkan pengelola, penerbit dan penyebar tabloid Obor Rakyat yang berisi fitnah ke Badan Pengawas Pemilu dan kepolisian. Tim Jokowi - JK berharap Polri bertindak cepat.

Melalui akun media sosial dan portal inilah.com , jurnalis Darmawan Sepriyossa akhirnya mengakui dirinya terlibat dalam pembuatan dan penerbitan tabloid Obor Rakyat. Tabloid ini berisi fitnah dan kampanye hitam terhadap capres Joko Widodo. Menanggapi hal itu, tim sukses Jokowi - JK mengaku sudah melaporkan peredaran tabloid tersebut pada Bawaslu dan Mabes Polri. Tim Jokwoi - JK meminta kasus ini diproses secara pidana.

Kapolri Jend. Sutarman mempersilahkan kasus ini dibawa ke dewan pers terlebih dahulu, sebab jika ada yang dirugikan dengan misi media itu merupakan domain dari dewan pers.

Tabloid Obor Rakyat berisi fitnah dan kampanye hitam terhadap calon presiden Joko Widodo. Tabloid ini banyak diedarkan di sejumlah pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah.